Dari ancaman jadi peluang: Subsidi untuk keanekaragaman hayati

Pemandangan hutan hujan primer di desa Honitetu, Kabupaten Seram Barat, Provinsi Maluku, Indonesia. Foto oleh Aris Sanjaya / CIFOR-ICRAF.

Dunia sedang menghadapi krisis keanekaragaman hayati yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari satu juta spesies tumbuhan dan hewan kini terancam punah. Jaringan kehidupan yang menopang bumi dan kesejahteraan kita pun perlahan-lahan rusak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tingkat kepunahan saat ini bahkan diperkirakan 100 hingga 1.000 kali lebih cepat dari biasanya.

Hutan, rumah bagi sebagian besar keanekaragaman hayati di planet ini berada di garis depan krisis. Dari Amazon, Lembah Kongo, hingga Asia Tenggara, ekosistem penting terus menghilang karena deforestasi dan degradasi yang didorong oleh aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan.

Pada Desember 2022, dunia sepakat pada sebuah perjanjian penting: Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal. Salah satu target utamanya adalah “30×30” — melindungi 30% daratan dan lautan, serta memulihkan 30% ekosistem yang rusak, semuanya sebelum tahun 2030. Tapi tanpa dana yang cukup, ambisi ini bisa jadi cuma janji di atas kertas.

Selama ini, pembicaraan soal pendanaan konservasi sering berfokus pada bagaimana mencari dana baru. Padahal, ada kenyataan yang lebih besar — dan lebih menyakitkan — yang ada tepat di depan mata: subsidi yang menyimpang!.

Setiap tahun, triliunan dolar justru dipakai untuk mendanai aktivitas yang merusak lingkungan, termasuk menghancurkan hutan-hutan kita. Jadi, tantangan terbesarnya bukan cuma soal cari uang lebih banyak untuk alam, tapi bagaimana menghentikan aliran dana yang justru mempercepat kehancurannya. Di sinilah peluang besarnya: hentikan pemborosan yang merusak, dan alihkan untuk melindungi bumi.

Subsidi yang merusak lingkungan (Environmental Harmful Subsidies/EHS) adalah bentuk dukungan dari pemerintah—bisa berupa uang tunai, potongan pajak, atau harga yang dimurahkan—yang sayangnya (meski mungkin tanpa sengaja) justru mendorong pola produksi dan konsumsi yang merusak alam. Akibatnya, sumber daya alam terkuras, ekosistem rusak, dan pasar jadi tidak sehat. Uang dan dukungan malah salah arah, membuat pelaku usaha ramah lingkungan kesulitan bersaing karena lapangan permainannya jadi timpang.

Skala ketidaksesuaian pendanaan ini sangat sulit untuk dibayangkan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2024, subsidi yang merusak lingkungan (Environmental Harmful Subsidies/EHS) secara global diperkirakan mencapai sekitar USD 2,6 triliun per tahun—setara dengan 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global, dan meningkat sebesar USD 800 miliar sejak tahun 2022.

Jika cakupannya diperluas dengan memasukkan seluruh aliran keuangan yang tidak ramah lingkungan, baik dari sektor publik maupun swasta, nilainya membengkak hingga hampir USD 7 triliun per tahun. Angka ini hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan pendanaan positif untuk keanekaragaman hayati secara global saat ini, yang diperkirakan hanya berkisar antara Exploration of the biodiversity finance landscape

Kunming-Montreal GBF sendiri mengakui masalah ini dalam Target 18, yang menyerukan untuk mengidentifikasi insentif yang berbahaya pada tahun 2025 dan menghapuskan, menghapus, atau mereformasi setidaknya USD 500 miliar per tahun pada tahun 2030. Meskipun jumlah tersebut merupakan jumlah yang signifikan, USD 500 miliar ini hanya mewakili sebagian kecil dari total aliran yang berbahaya, menggarisbawahi kedalaman tantangan dan juga peluang yang ada.

Dampak Subsidi yang Merugikan terhadap Hutan (dan Ekosistem Lainnya)

•  Sektor Pertanian: Sektor pertanian menerima dukungan yang sangat besar dari pemerintah, dengan estimasi mencapai USD 500–600 miliar per tahun yang berpotensi merusak lingkungan. Subsidi ini kerap mendorong penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan, yang mencemari saluran air dan menurunkan kualitas tanah—unsur penting bagi keberlangsungan ekosistem hutan. Selain itu, subsidi dapat mendorong praktik pertanian monokultur dan perluasan lahan pertanian ke dalam kawasan hutan dan habitat alami lainnya, yang secara langsung menyebabkan deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Sebagai contoh, di Nepal, subsidi pupuk telah memicu praktik pertanian yang tidak berkelanjutan dan perambahan hutan. Di Vietnam, subsidi kredit untuk komoditas kopi menyebabkan ekspansi perkebunan ke dalam kawasan hutan.
• Sektor Perikanan: Meskipun tampak tidak terkait langsung dengan hutan daratan, subsidi perikanan yang merugikan—diperkirakan mencapai antara USD 22 miliar hingga USD 35 miliar per tahun—berkontribusi terhadap praktik penangkapan ikan yang berlebihan dan degradasi ekosistem laut. Dampaknya juga dirasakan oleh hutan pesisir, seperti hutan bakau, yang merupakan habitat penting bagi pembibitan ikan dan berperan melindungi garis pantai dari abrasi. Sebagian besar subsidi ini justru diberikan kepada armada industri berskala besar, sering kali dengan mengorbankan nelayan kecil yang menjalankan praktik perikanan berkelanjutan.
•  Bahan Bakar Fosil:
  Kategori ini merupakan yang terbesar sekaligus paling merusak. Subsidi eksplisit—yakni subsidi yang menjaga harga bahan bakar tetap di bawah biaya penyediaannya—mencapai USD 1,3 triliun pada tahun 2022. Namun, jika subsidi implisit turut diperhitungkan—seperti biaya lingkungan akibat perubahan iklim dan polusi udara—jumlah totalnya melonjak hingga USD 7 triliun pada tahun yang sama. Subsidi bahan bakar fosil secara langsung mendorong perubahan iklim, yang pada gilirannya menghancurkan hutan melalui peningkatan frekuensi kebakaran hutan, kekeringan, serangan hama, serta perubahan pola pertumbuhan vegetasi. Selain itu, subsidi ini menciptakan hambatan besar terhadap transisi menuju energi terbarukan, sehingga memperpanjang ketergantungan pada jalur pembangunan yang tinggi emisi karbon dan merugikan hutan serta keanekaragaman hayati.

Penyalahgunaan dana publik yang sangat besar ini berarti kita pada dasarnya membayar untuk menghancurkan ekosistem yang sangat penting bagi kelangsungan hidup kita. Ini seperti mencoba mengisi bak mandi dengan saluran pembuangan yang terbuka lebar atau, lebih dramatis lagi, seperti tong tak berdasar milik Danaïd (kita akan menangis).

Lebih dari Sekadar “Uang Baru”: Kekuatan Penggunaan Kembali

Besar dan luasnya skala subsidi yang merusak lingkungan menunjukkan bahwa reformasi dan pengalihan penggunaan subsidi tersebut bukan sekadar salah satu pilihan untuk mendanai keanekaragaman hayati—melainkan berpotensi menjadi sumber pendanaan tunggal terbesar yang tersedia. Hal ini secara mendasar mengubah narasi: dari sekadar fokus pada “mencari uang baru” menjadi tugas yang jauh lebih penting, yakni “mengalihkan dana yang sudah ada namun berdampak merusak” menuju upaya-upaya pelestarian dan restorasi lingkungan.

Memprioritaskan “pengalihan besar” ini menawarkan “dividen ganda” yang signifikan:

1. Menghentikan pendarahan: Dengan menghapus atau mereformasi subsidi yang merusak, kita secara langsung menghentikan aliran dana publik yang selama ini membiayai kegiatan yang menyebabkan degradasi hutan, pencemaran ekosistem, dan mendorong kepunahan spesies.
2. Membebaskan sumber daya dalam jumlah besar: Dana publik yang dihemat—berjumlah miliaran, bahkan triliunan dolar—dapat dialihkan untuk investasi yang berdampak positif. Dana ini dapat digunakan untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan hutan secara lestari, restorasi ekosistem, aksi iklim, serta memastikan transisi yang adil bagi masyarakat yang terdampak oleh reformasi subsidi.

Bayangkan jika kita dapat mengalokasikan hanya sebagian kecil dari USD 2,6 triliun subsidi merusak lingkungan (EHS) setiap tahun untuk menanam pohon, memulihkan lahan yang terdegradasi, mendukung upaya konservasi yang dipimpin oleh masyarakat, atau berinvestasi dalam praktik pertanian berkelanjutan yang dapat mengurangi tekanan terhadap hutan. Dampaknya akan sangat transformatif—bagi alam, iklim, dan kehidupan jutaan orang.

Manfaatnya lebih dari sekadar aspek keuangan. Mereformasi subsidi yang mendistorsi dapat menghasilkan dampak positif yang luas, antara lain:

• Peningkatan efisiensi ekonomi: Pasar akan berfungsi lebih optimal, dengan memberikan insentif kepada pelaku usaha yang menjalankan praktik berkelanjutan, bukan kepada yang bergantung pada subsidi yang merusak.
• Pemulihan lingkungan: Reformasi subsidi dapat mengurangi polusi, memperbaiki kualitas tanah dan air, menurunkan emisi gas rumah kaca, serta memperkuat ketahanan ekosistem hutan.
• Keadilan sosial: Meskipun reformasi harus dikelola dengan hati-hati agar tidak berdampak negatif pada kelompok rentan, ruang fiskal yang tercipta dapat dimanfaatkan untuk mendanai jaring pengaman sosial yang tepat sasaran dan mendukung transisi yang adil. Sebagai contoh, pengalaman Indonesia dalam menghapus subsidi pestisida pada 1980-an berhasil mengurangi penggunaan pestisida hingga separuhnya, menurunkan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati, menghemat anggaran negara, dan memperkuat petani melalui penerapan program Pengendalian Hama Terpadu (PHT).

Tantangan utamanya bukan terletak pada aspek teknis atau ekonomi, melainkan pada aspek politik. Kepentingan tertentu sering kali menolak perubahan, dan terdapat kekhawatiran yang wajar terkait biaya penyesuaian. Namun, tantangan ini dapat diatasi melalui strategi seperti implementasi yang bertahap, pelibatan pemangku kepentingan secara transparan, serta penyediaan langkah-langkah kompensasi yang tepat sasaran.

Bagaimana dengan instrumen pendanaan lainnya? Peran yang saling melengkapi

Meskipun reformasi subsidi memiliki potensi terbesar, berbagai bentuk pendanaan lainnya juga dapat memainkan peran pelengkap yang berharga dalam mendukung konservasi hutan dan keanekaragaman hayati:

• Pertukaran Utang untuk Alam (Debt-for-Nature Swaps/DfNS): Pendekatan ini melibatkan restrukturisasi utang negara berkembang, dengan kesepakatan bahwa sebagian dari keringanan utang akan dialokasikan untuk kegiatan konservasi. Meskipun prosesnya kompleks dan memerlukan uji tuntas yang cermat, DfNS dapat menyediakan sumber pendanaan jangka panjang, terutama bagi negara-negara dengan beban utang tinggi dan tingkat keanekaragaman hayati yang kaya.
• Kredit Keanekaragaman Hayati: Ini merupakan pasar yang sedang berkembang, di mana proyek-proyek yang memberikan dampak positif yang terverifikasi bagi alam dapat menghasilkan kredit yang kemudian dibeli oleh pihak-pihak yang ingin berinvestasi dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Meskipun saat ini masih baru, belanja global untuk kompensasi wajib dan kredit sukarela telah diperkirakan mencapai USD 11,7 miliar, sebagian besar berasal dari skema kepatuhan. Prinsip-prinsip integritas tinggi sangat penting untuk memastikan manfaat nyata, menghindari praktik greenwashing, dan menjamin keadilan bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (IPLC)
• Kredit Karbon dari Solusi Berbasis Alam (Nature-based Solutions/NbS): Pasar karbon sukarela (Voluntary Carbon Market/VCM) telah menyalurkan dana ke proyek-proyek seperti penghijauan, reboisasi, dan pencegahan deforestasi, yang tidak hanya menyerap karbon tetapi juga dapat memberikan manfaat tambahan bagi keanekaragaman hayati. Proyek-proyek NbS menyumbang sekitar 80% dari total USD 18 miliar yang dihimpun di VCM antara tahun 2021 hingga pertengahan 2023. Namun, masih terdapat kekhawatiran terkait aspek tambahanitas, keberlanjutan, dan pengukuran manfaat keanekaragaman hayati yang sebenarnya. Oleh karena itu, standar yang ketat serta sistem Pemantauan, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV) sangat diperlukan.
• Dana Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global (Global Biodiversity Framework Fund/GBFF):
  Dibentuk di bawah naungan Global Environment Facility (GEF), dana ini bertujuan mendukung pelaksanaan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global (GBF). GBFF bersumber dari dana publik, namun juga memiliki potensi untuk menghimpun kontribusi dari sektor industri melalui mekanisme pendanaan yang inovatif.

Alat-alat ini memang bisa membantu, tapi tidak bisa menandingi dampak besar yang bisa terjadi jika kita mengalihkan triliunan dana yang saat ini justru membiayai aktivitas merusak. Keberhasilan alat-alat ini juga sangat bergantung pada prinsip integritas, transparansi, dan keadilan yang seharusnya juga jadi dasar dalam reformasi subsidi.

Mengamankan masa depan yang positif bagi alam, dengan hutan yang lestari sebagai pilar utamanya, memerlukan pendekatan yang pragmatis dan cermat secara politik.

1. Memprioritaskan dan mempercepat reformasi subsidi (Target 18): Reformasi subsidi harus menjadi fondasi utama strategi pendanaan keanekaragaman hayati global. Pemerintah perlu segera mengidentifikasi subsidi yang merugikan pada tahun 2025 dan menyusun rencana yang jelas serta terikat waktu untuk mereformasi atau menghapusnya, dimulai dari subsidi yang paling merusak. Target pengurangan tahunan sebesar USD 500 miliar harus dianggap sebagai ambang batas minimum, bukan maksimum.
2. Menjamin transisi yang adil: Proses reformasi subsidi harus dirancang dan dilaksanakan secara adil dan merata. Ini mencakup pelibatan masyarakat yang terdampak, termasuk petani dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada hutan, serta penyediaan dukungan yang tepat sasaran—seperti jaring pengaman sosial atau bantuan transisi menuju mata pencaharian yang berkelanjutan. Tujuannya bukan untuk menghukum, melainkan mengalihkan dukungan ke praktik-praktik yang bermanfaat bagi manusia dan alam
3. Memperkuat kerja sama internasional: Negara-negara maju harus memenuhi komitmen mereka dalam meningkatkan aliran dana ke negara-negara berkembang, yang menjadi rumah bagi sebagian besar keanekaragaman hayati global. Bantuan teknis untuk reformasi subsidi serta akses terhadap mekanisme keuangan baru juga sangat penting. Untuk isu-isu lintas batas seperti subsidi perikanan atau dukungan pertanian yang berdampak pada pasar global, koordinasi dan aksi internasional bersama menjadi sangat krusial.
4. Menyelaraskan keuangan sektor swasta dengan kepentingan alam: Sektor swasta, termasuk lembaga keuangan, perlu melampaui pendekatan berbasis proyek dan mulai mengintegrasikan pertimbangan keanekaragaman hayati ke dalam seluruh kegiatan mereka. Ini mencakup adopsi kerangka kerja yang mempertimbangkan pasar karbon dengan perspektif keanekaragaman hayati, penetapan target berbasis sains untuk alam, serta menghentikan dukungan terhadap kegiatan yang menyebabkan deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati.
5. Memberdayakan Masyarakat Adat dan komunitas lokal (IPLC):
   IPLC merupakan penjaga utama banyak kawasan hutan dan pusat keanekaragaman hayati yang tersisa di dunia. Hak-hak mereka, termasuk hak atas tanah dan hak atas Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), harus dijamin. Mekanisme keuangan—baik yang berasal dari reformasi subsidi maupun pasar kredit baru—harus menjamin pembagian manfaat yang adil serta akses langsung terhadap pembiayaan untuk inisiatif konservasi yang dipimpin oleh IPLC. Pengakuan terhadap badan khusus IPLC dalam kerangka GBF merupakan langkah maju yang penting.
6. Penguatan perencanaan dan pemantauan di tingkat nasional: Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional (NBSAP) adalah instrumen utama dalam pelaksanaan GBF. Rencana ini harus mencakup strategi pembiayaan nasional yang jelas dan terperinci, termasuk peta jalan reformasi subsidi serta penciptaan insentif positif untuk konservasi hutan dan penggunaan lahan secara berkelanjutan. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelacakan semua aliran dana yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati juga menjadi hal yang sangat penting.

Sekarang saatnya menghentikan pendanaan terhadap perusakan hutan dan alam!

Krisis keanekaragaman hayati—dengan hutan sebagai inti utamanya—menuntut perubahan mendasar dalam cara kita menghargai dan membiayai alam. Meskipun kesenjangan pembiayaan tahunan sebesar USD 700 miliar tampak menakutkan, kenyataannya kita justru menghabiskan dana yang jauh lebih besar untuk mendukung aktivitas yang merusak kesehatan planet ini.

Pengungkit keuangan paling kuat yang kita miliki bukanlah uang baru, melainkan pengalihan triliunan dolar yang saat ini mengalir ke arah yang salah—subsidi yang merugikan lingkungan. Dengan mengatasi dan mereformasi insentif yang keliru di sektor pertanian, bahan bakar fosil, dan perikanan, kita dapat membuka sumber daya yang sangat besar untuk konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, serta transisi yang adil bagi masyarakat.

“Pengalihan besar” ini memerlukan keberanian politik dari pemerintah, tindakan yang bertanggung jawab dari sektor swasta, riset dan advokasi yang konsisten dari lembaga seperti CIFOR-ICRAF beserta para mitranya, serta partisipasi aktif dan berdaya dari masyarakat adat dan komunitas lokal.

Inilah saatnya untuk mengubah arah pendanaan keanekaragaman hayati—berhenti membiayai kerusakan hutan kita, dan mulai berinvestasi pada masa depan di mana manusia dan alam dapat hidup berdampingan dan berkembang. Kesehatan hutan kita—dan juga bumi ini—bergantung pada keputusan kita hari ini.

.